BIP akan dibangun di atas lahan seluas 250 Hektar di kawasan Jimbaran dengan estimasi biaya sebesar US$280. Guna merealisasikan rencana ini, Presiden ikut turun tangan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No.29/2010 yang langsung ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.KM.6/UM.001/MKP/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang pembangunan BIP sebagai lokasi pelaksanaan APEC Summit 2013.
Pertanyaannya sekarang adalah, Apakah Bali memang benar-benar memerlukan BIP ini???
Mari kita tengok MICE Facilities yang telah dimiliki oleh Bali. Sebagai daerah destinasi wisata MICE (meeting, incentive, conference and exhibition), sarana dan prasarana yang dimiliki Bali sudah bisa dikatakan lebih dari cukup untuk bisa sukses menyelenggarakan event-event besar terutama yang bertaraf International sekelas United Nation Climate Changes dan 9th International Coral Reef Symposium yang diselengggarakan di Bali International Convention Center (BICC) dengan peserta lebih dari 12.000 orang. ditambah lagi baru-baru ini juga telah diresmikan Bali Nusa Dua Convension Center (BNDCC) yang kapasitas tampungnya mencapai lebih dari 5.000 orang dan akan menjadi tempat penyelenggaraan ASEAN Summit 2011 pada Bulan November mendatang. Selain itu sebanyak 55.000 kamar hotel yang telah berdiri di Bali siap untuk menampung partisipan dari seluruh penjuru dunia.
Selain fasilitas di atas, faktor keamanan yang stabil juga sangat berpengaruh terhadap sukses tidaknya penyelenggaraan suatu event. Sebagai bukti keamanan di Bali sangat memungkinkan untuk menyelenggarakan perhelatan akbar bisa dilihat dari kedatangan Presiden United State of America yang merupakan pembuktian keamanan di Bali tidak diragukan lagi.
Pembangunan BIP yang telah mendapatkan persetujuan dari Presiden SBY serta didukung penuh oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata , Jero Wacik, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika dan juga mendapat restu dari PHRI Bali tidak serta merta membuat pembangunan Mega Proyek triliunan ini berjalan mulus. Terbukti dari belum turun nya ijin pembangunan dari Bupati Badung, AA Gede Agung dan adanya beberapa penolakan terutama dari WALHI Bali yang berupaya keras untuk menggalang dukungan dalam penolakan pembangunan BIP dengan mengemukakan alasan bahwa proyek BIP melanggar berbagai aturan hukum yang ada terutama ketidak konsistenan pemerintah daerah Bali dalam moratorium pembangunan Bali daerah Selatan. Tanah-tanah dikavling guna dibangun hotel-hotel berbintag dan villa-villa mewah demi meraup dollar. Bali seakan bukan milik orang Bali lagi tapi sudah milik Investor pengeruk dollar dan mengorbankan lingkungan hidup di Bali. Sepertinya Konsep Tri Hita Karana tidak lebih hanya sekedar coretan tinta diatas kertas yang tersimpan didalam lemari besi tua di dalam kantor pemerintahan Provinsi Bali.
Apakah Bali benar-benar memerlukan BIP ini? Jawabannya saya kembalikan kepada pembaca. Tetapi sebagai insan pariwisata, Saya berharap yang terbaik untuk Bali kedepannya. Jangan hanya demi meraup untung berlimpah, pemerintah mengorbankan ke-ajeg-an Bali, ke-sakral-an Bali dan keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan di Bali.
Grey, 1 October 2011
Sumber:
http://www.bisnis.com/articles/pembangunan-bali-internasional-park-tunggu-izin-pemkab
Hi Grey,
BalasHapusMeskipun aku bukan org yg religius banget tp suka konsep Tri Hita Karana, segala sesuatu butuh kesimbangan.
Cheers,
Widda
Widda,
BalasHapustidak perlu menjadi orang yang religius untuk memahami konsep tri hita karana,,, yang pasti hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekeliling, dan hubungan dengan ke Tuhanan yang saling terkait satu sama lain dan kalau salah satu saja rusak maka tidak aka ada keseimbangan efeknya tentu saja mengganggu kedamaian dalam kehidupan
Thanks udah mampir ya wid, salam kenal
Grey